Ketegangan karena perbedaan pilihan politik setelah Pilkada 2024 harus mereda, ungkap Abdul Wahid Khaliki, Ketua BEM Unindra PGRI Jakarta. Menurutnya, konflik politik tidak boleh memecah belah masyarakat karena polarisasi dapat berujung pada permusuhan. Pilkada seharusnya menjadi ajang demokratis untuk memilih pemimpin, bukan untuk menciptakan ketidakharmonisan. Wahid menegaskan bahwa setelah Pilkada, perbedaan pilihan politik tidak seharusnya menghilangkan keakraban dan persaudaraan. Ia mengingatkan bahwa kualitas demokrasi ditentukan oleh kohesi sosial, keakraban warga negara, dan rekonsiliasi. Wahid juga menyoroti pengalaman Indonesia yang pernah terpecah akibat konflik politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia menekankan pentingnya sikap dewasa dalam menyikapi kompetisi politik dan mengingatkan bahwa setelah Pilkada, semua warga negara adalah saudara.
“BEM Unindra Jakarta: Rekonsiliasi Kebangsaan Pasca Pilkada 2024”
