Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah sesuai dengan timeline dan tahapan yang telah ditetapkan.
AHY menjelaskan bahwa fokus pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep ‘ibu kota politik’ dengan penyelesaian konstruksi fasilitas pemerintah seperti lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) dan lembaga yudikatif. Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata kelola yang lengkap yang mencerminkan demokrasi.
Dalam pembahasan, Presiden Prabowo dan stafnya juga mempertimbangkan sumber pendanaan dari APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan sektor swasta. Pemerintah berharap sektor swasta dapat berkontribusi positif dan terintegrasi dengan baik dalam proyek pembangunan IKN.
Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun dari anggaran negara pada tahap awal (2022-2024) untuk membangun infrastruktur penting seperti jalan tol, menara tempat tinggal, sistem air minum, sanitasi, waduk, dan fasilitas ibadah. Investasi swasta sebesar Rp58,41 triliun juga telah terkumpul hingga September 2024.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat seperti Menteri PUPR Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimuljono. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan IKN sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.