Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memerangi korupsi serta menciptakan pemerintahan yang bersih. BPI Danantara, atau Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengikuti 24 Prinsip Santiago, sebuah panduan global untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko dana kekayaan negara. Poin penting ini disorot oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang menekankan pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam administrasi Danantara.
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sistem pengawasan berlapis untuk Danantara, meliputi Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantau dan Akuntabilitas. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa badan tersebut dikelola dengan integritas tinggi dan memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Pada acara peresmian Danantara, Presiden Prabowo menekankan bahwa lembaga ini merupakan wujud dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara demi kemakmuran rakyat. Selain itu, tokoh bangsa juga akan ditugaskan sebagai penasihat lembaga untuk memastikan integritas dan cinta Indonesia.
Dengan aset Indonesia sebesar Rp14 ribu triliun yang dikelola oleh Danantara, lembaga ini diharapkan tidak hanya sebagai pengelola investasi, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan pembangunan untuk mencapai kemandirian dan kemajuan Indonesia pada tahun 2045. Harapan ini adalah agar prinsip-prinsip dan komitmen yang dipegang oleh Danantara dapat menjaga keberlanjutan dan keberhasilan lembaga ini sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia.