Presiden Prabowo Subianto menggarisbawahi bahwa Badan Pengelola Investasi Nasional, Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), akan dikelola dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo dalam memerangi korupsi dan membina pemerintahan yang bersih. BPI Danantara, juga dikenal sebagai Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengadopsi 24 Prinsip Santiago sebagai panduan tata kelola investasi dan manajemen risiko yang diterima secara global. Prinsip ini dipegang oleh International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF).
Integritas Danantara akan dijaga dengan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang tinggi, sejalan dengan standar institusi internasional seperti Norges Bank Investment Management Norwegia dan China Investment Corporation. Hal ini termasuk dalam pembentukan struktur organisasi yang transparan dan akuntabel, serta manajemen risiko investasi yang hati-hati untuk melindungi aset nasional.
Pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam operasional Danantara ditekankan oleh tokoh terkait, bahwa kepercayaan pasar tidak akan berkelanjutan tanpa kedua aspek tersebut. Presiden Prabowo juga menunjukkan keinginannya agar Danantara divalidasi secara transparan dan dapat diaudit kapan pun oleh pihak auditor eksternal. Untuk memastikan pengawasan, Presiden telah membentuk sistem yang terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantauan dan Akuntabilitas.
Danantara akan diarahkan oleh individu yang memiliki integritas tinggi, termasuk tokoh-tokoh nasional yang menjadi penasihat lembaga tersebut. Konsolidasi kekayaan negara di bawah Danantara diharapkan dapat memajukan ekonomi Indonesia menuju kemandirian dan kemakmuran pada tahun 2045. Peluncuran resmi Danantara juga menekankan bahwa dana tersebut ditujukan untuk generasi masa depan Indonesia, menjunjung nilai Pasal 33, Ayat 3 UUD 1945 tentang penguasaan sumber daya alam oleh negara demi kemakmuran rakyat.