Demokrasi seharusnya menjadi sistem yang membuat warga negara merasa makmur dan dihargai. Sistem demokrasi dianggap paling baik dalam menghormati hak-hak warga negara dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Salah satu aspek penting dari demokrasi adalah membangun representasi dan hubungan emosional antara pemimpin dan rakyat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi seringkali bertolak belakang dengan kenyataan. Banyak kejadian menunjukkan bahwa proses pilkada tidak sesuai dengan harapan, dan malah menyisakan banyak kekurangan.
Banyak kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi, secara ironis bertentangan dengan janji-janji yang disampaikan selama kampanye. Tidak sedikit kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah terungkap, dan angka tersebut terus bertambah dari waktu ke waktu. Proses pencalonan, kampanye, hingga hubungan dengan DPRD seringkali menjadi faktor penentu dalam korupsi yang melibatkan para pemimpin daerah. Selain itu, biaya politik yang tinggi juga menjadi salah satu penyebab utama dari tingginya tingkat korupsi di tingkat kepala daerah.
Semua persoalan yang terjadi selama proses pemilihan kepala daerah, mulai dari rekomendasi transaksional, biaya politik tinggi, hingga hubungan antara kepala daerah dan DPRD, sebenarnya membawa dampak negatif terhadap proses demokrasi. Faktor-faktor ini memberikan tekanan besar pada pemimpin daerah, dan seringkali membuat mereka terjerumus dalam praktek korupsi. Situasi ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang keefektifan demokrasi langsung dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Untuk mencapai perubahan yang positif, perlu adanya komitmen dari semua pihak terkait, termasuk partai politik, calon kepala daerah, dan penyelenggara pemilu. Penurunan biaya politik dan peningkatan kualitas dalam proses pemilihan kepala daerah dapat menjadi langkah awal menuju sistem demokrasi yang lebih baik. Sebagai masyarakat, juga penting bagi kita untuk meningkatkan budaya politik serta kesadaran akan pentingnya mendukung proses demokrasi yang benar dan transparan. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama agar proses pemilihan kepala daerah di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan hasil yang lebih positif.