Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah mengakui masih ada keluhan masyarakat pada hari kedua pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan. Dimyati menyampaikan hal ini setelah meninjau pelaksanaan Program Pembebasan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Banten Tahun 2025 di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) Cikande, Kabupaten Serang. Keluhan yang paling umum mencakup pencabutan berkas yang memerlukan kehadiran petugas, serta persyaratan KTP pemilik lama disertai KTP pemilik baru dan surat pernyataan kepemilikan. Dimyati menegaskan bahwa kepemilikan yang tidak sesuai akan dibatalkan tanpa harus melalui pengadilan untuk memastikan proses yang teratur dan lancar.
Meskipun demikian, Dimyati akan terus memantau jalannya program tersebut guna menjamin pelayanan yang baik bagi masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor. Dia memastikan bahwa pelayanan dari petugas cukup bagus dan bahwa tidak ada calo atau pungutan liar. Selain itu, Dimyati menyoroti urgensi pembukaan gerai-gerai UPT Samsat di tingkat kecamatan yang memiliki fasilitas lengkap, termasuk akses internet untuk memudahkan cek fisik dan pembayaran. Dimyati juga memberikan prioritas kepada kelompok lanjut usia, ibu hamil, disabilitas, dan orang tua yang membawa anak-anak untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Dengan demikian, petugas di UPT Samsat diharapkan mampu melayani dengan efisien dan memberikan pengalaman yang positif bagi masyarakat.