Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengumumkan bahwa DPR RI telah menyepakati pencabutan sejumlah kebijakan yang dianggap memicu protes dari masyarakat. Salah satu kebijakan yang dicabut terkait dengan besaran tunjangan anggota DPR. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara pada Minggu (31/8/2025).
Tidak hanya itu, Presiden juga menegaskan bahwa para ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi kepada kader yang menyebabkan kerusuhan. Bahkan ada beberapa kader yang dicabut keanggotaannya di DPR RI sebagai konsekuensi dari tindakan mereka.
Prabowo menekankan bahwa setiap fraksi di DPR harus memastikan anggotanya selalu peka terhadap aspirasi rakyat. Melalui ketua fraksi masing-masing, anggota DPR diminta untuk selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan anggota DPR dapat lebih bertanggung jawab dan sensitif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat. Keterlibatan dan kesadaran anggota DPR terhadap aspirasi rakyat sangat penting dalam memastikan pemerintahan yang responsif dan akuntabel.
