Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran menjadi fokus perhatian yang terus diperdebatkan. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu ini terutama terkait tumpang tindih dalam tata ruang yang dianggap sebagai akar permasalahan utama. Kritik terhadap keberadaan KJA juga datang dari DPRD bersama para pegiat lingkungan. Perusahaan yang mengoperasikan KJA mengklaim telah beroperasi sejak tahun 2019. Dalam menghadapi situasi ini, DPRD menekan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk sementara menghentikan operasi perusahaan tersebut guna menemukan solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan pelestarian lingkungan.
