Pemerintah Korea Selatan akan menerapkan kebijakan ketat terkait rotasi kendaraan pada hari kerja di sektor publik guna mengantisipasi gangguan pasokan minyak akibat ketegangan di Timur Tengah. Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan Korea Selatan (Korsel) telah mengumumkan bahwa kebijakan ini akan diterapkan mulai hari Rabu dengan peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan sektor publik. Sistem pembatasan tersebut akan membagi kendaraan berdasarkan digit terakhir pelat nomor kendaraan menjadi lima kelompok, dimana setiap kelompok akan dilarang beroperasi pada hari kerja tertentu. Kendaraan listrik dan hidrogen akan dikecualikan dari pembatasan tersebut. Kementerian juga akan mendistribusikan pedoman implementasi kepada sektor publik serta mendorong penerapan sanksi bagi lembaga yang tidak mematuhi aturan. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga mendorong sektor swasta untuk secara sukarela ikut program tersebut. Jika peringatan krisis sumber daya nasional Level 3 diterapkan, pemerintah akan mempertimbangkan membuatnya wajib bagi sektor swasta. Kebijakan ini diambil setelah status kewaspadaan dinaikkan menjadi Level 2 dan pemerintah meminta 50 perusahaan dengan konsumsi minyak terbesar untuk menyusun rencana penghematan energi. Insentif akan diberikan kepada perusahaan yang berhasil menurunkan konsumsi energi dan lembaga publik serta perusahaan besar diminta menyesuaikan jam kerja untuk mengurangi beban lalu lintas dan konsumsi energi. Selain itu, pemerintah Korea Selatan akan melonggarkan pembatasan pembangkit listrik tenaga batu bara saat tingkat debu halus rendah dan mendorong pengoperasian kembali lima reaktor nuklir yang sedang dalam perawatan, sebagai upaya mengurangi konsumsi gas alam luar yang terdampak perang di Timur Tengah.