Oditurat Militer Jakarta menjelaskan bahwa Serka FY tidak ditahan dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap seorang kepala cabang bank berinisial MIP. Penahanan sementara merupakan kewenangan Papera (Perwira Penyerah Perkara) dari atasannya yang berhak menghukum (Ankum). Keputusan tersebut disampaikan setelah sidang perdana di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Andri Wijaya, Oditur Militer, menjelaskan bahwa penahanan terdakwa merupakan kewenangan komando atasan dan bukan wewenang penuh oditur. Meski demikian, dalam surat dakwaan, Oditur tetap memohonkan penahanan kepada Majelis Hakim.
Selain alasan kewenangan atasan, FY tidak ditahan karena perannya yang dinilai pasif dalam kejadian tersebut. Menurut Andri, FY berada di mobil dan tidak terlibat dalam kekerasan fisik terhadap korban MIP. Meskipun demikian, Serka FY tetap dijerat dengan dakwaan yang sama beratnya dengan terdakwa lain. Dia didakwa dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang pembunuhan berencana.
Dalam kasus ini, ada tiga prajurit yang menjadi terdakwa, yaitu Serka MN (terdakwa 1), Kopda FH (terdakwa 2) dan Serka FY (terdakwa 3). Mereka diduga terlibat secara bersama-sama dalam rangkaian tindakan penculikan hingga pembunuhan terhadap korban MIP. Serka MN dijerat dengan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan primer, serta dakwaan alternatif dan kumulatif lainnya. Begitu pula dengan terdakwa lainnya, mereka juga dijerat dengan pasal yang hampir identik.
Sidang perdana kasus ini digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur. Kasus ini melibatkan seorang prajurit TNI yang diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan terhadap kepala cabang bank. Jenazah korban ditemukan di Kampung Karangsambung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat setelah pertama kali ditemukan oleh seorang warga pada 21 Agustus 2025. Kontroversi dalam kasus ini membuat banyak pihak menunggu perkembangan selanjutnya di pengadilan.