DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bukan hanya sebagai sikap politik emosional, tetapi juga sebagai tindakan yang sesuai dengan amanat konstitusi dan hukum internasional, yang tercermin dalam Dasasila Bandung yang lahir dari Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955. Pada saat itu, para pemimpin dari 29 negara telah menyepakati komunike politik yang secara tegas mendukung hak bangsa Arab terhadap Palestina sebagai upaya untuk menjaga perdamaian dunia. Indonesia, melalui KAA 1955, dianggap sebagai “mercusuar keadilan” yang memiliki sejarah penting dalam mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas. Dengan berpegang pada sejarah, diplomasi Indonesia diharapkan dapat tetap konsisten dan kokoh.
Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, menegaskan bahwa pemikiran geopolitik Bung Karno tentang Progressive Geopolitical Co-existence masih relevan untuk meredam konflik global saat ini. Konsep tersebut menekankan pentingnya koeksistensi damai dan progresif dalam mencapai keadilan sosial di seluruh dunia. Dalam konteks kerja sama Asia-Afrika, Hasto menyoroti pentingnya aktualisasi Dasasila Bandung untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan dominasi teknologi dalam dunia modern. Menurutnya, mengikuti jejak Bung Karno dalam membangun ekonomi independen adalah langkah yang perlu diambil untuk mengurangi ketergantungan pada kekuatan asing.
Dalam menjalankan kebijakan luar negeri, Hasto mengingatkan bahwa sejarah harus menjadi landasan utama dan menjadi subjek utama dalam hubungan internasional, bukan hanya menjadi objek dari kepentingan global. Dia juga menekankan bahwa kerja sama Asia-Afrika harus diperkuat agar dapat menghadapi tantangan ekonomi dan teknologi yang ada saat ini. Dengan demikian, melalui pemahaman sejarah dan implementasi nilai-nilai Kerjasama Asia-Afrika, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan internasional.