Bantul Innovation Award 2026: Kompetisi Tumbuhkan Semangat Inovasi di Daerah
Jakarta – Mewujudkan semangat inovasi sejak dini di masyarakat merupakan hal penting, demikian disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan Bantul Innovation Award Tahun 2026 sebagai langkah nyata dalam membangun budaya inovasi.
Bantul Innovation Award: Melibatkan Berbagai Kategori Peserta
Yusharto merasa terdorong oleh kegiatan inovatif yang diadakan Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini menjadi bagian vital dalam upaya menyebarkan budaya inovasi. Menurutnya, inovasi harus ditanamkan dari pendidikan hingga masyarakat umum. Semakin dini inovasi dikenalkan, semakin besar potensi lahirnya inovator yang mampu memberikan solusi pada problematika pembangunan daerah.
Pada Penjurian Bantul Innovation Award Tahun 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta, Yusharto mengungkapkan harapannya supaya penghargaan inovasi tahun depan melibatkan lebih banyak peserta, termasuk unit pelaksana teknis (UPT), sekolah, dan kalangan pelajar. Melibatkan generasi muda dinilai mampu memunculkan gagasan kreatif yang dapat menjadi inovasi bermanfaat.
Sejumlah kegiatan inovasi di tingkat provinsi telah melibatkan berbagai kategori peserta, bahkan siswa SMP turut ambil bagian. Peserta ini yang paling mengetahui kebutuhan yang sebenarnya, memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, dan menjadi bekal calon inovator di masa depan.
Inovasi Non-Digital: Potensi Besar untuk Peningkatan Pelayanan Publik
Meskipun kebanyakan orang mengasosiasikan inovasi dengan digitalisasi, Yusharto menunjukkan bahwa inovasi non-digital jumlahnya bahkan lebih banyak. Berbagai inovasi ini dianggap mampu memberikan dampak langsung pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Keterlibatan generasi muda dalam menciptakan inovasi di daerah dapat memberikan manfaat besar dalam jangka panjang. Melalui Bantul Innovation Award, diharapkan semakin banyak inovasi daerah yang berkembang dan dapat diadopsi oleh daerah lain untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.