Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menekankan pentingnya pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Hal ini disampaikan dalam Seminar Nasional KDKMP dengan tema Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat.
KDKMP Sebagai Pusat Layanan Ekonomi Desa
Bima Arya menjelaskan bahwa KDKMP diarahkan untuk menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang lebih dari sekadar unit usaha retail. Tujuannya adalah untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat, layanan pemerintah, usaha ekonomi, dan kemitraan strategis dalam satu ekosistem ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, KDKMP memiliki peran yang lebih luas daripada hanya menjadi pesaing minimarket. Koperasi ini dapat memotong rantai pasokan, mengurangi peran perantara, meningkatkan harga bagi petani, serta menekan harga bagi konsumen. Selain itu, KDKMP juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengendalian inflasi dan menciptakan lapangan kerja di desa.
Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan KDKMP
Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran penting dalam memastikan pengembangan KDKMP berjalan optimal, mulai dari perencanaan hingga implementasi di lapangan. Masing-masing daerah dituntut untuk memberikan perhatian penuh terhadap KDKMP dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Selain itu, Bima juga menyoroti pemanfaatan lahan BUMN untuk mendukung KDKMP melalui skema kerja sama yang sesuai. Target ideal luas lahan KDKMP adalah 1.000 meter persegi, namun dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
Verifikasi dan Validasi KDKMP
Bima meminta pemerintah daerah memastikan proses verifikasi dan validasi dilakukan sebelum KDKMP diserahkan kepada desa atau pemerintah daerah. Tim yang dipimpin oleh sekretaris daerah di setiap kabupaten/kota bertugas memeriksa administrasi, dokumen, dan kondisi lapangan dengan pendampingan BPKP untuk mencegah masalah di kemudian hari.