Ma’ruf mengajak masyarakat untuk ikut menjadi pengawas dan melaporkan manakala menemukan dugaan pelanggaran pemilu.
“Kalau badan pengawasnya itu tidak berani mengambil langkah, ya tentu ini saya kira tidak efektif itu pengawasannya,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan, sejauh ini sudah ada dua laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas Pj. kepala daerah, yakni Pj. Bupati Sorong dan penjabat bupati di wilayah Nusa Tenggara Barat.
“Yang satu sudah diteruskan ke KASN, 3 minggu atau sebulan lalu, sudah lama kejadiannya, Pj. di Lombok, kalau enggak salah bupati di daerah NTB,” kata Bagja di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin.
Bagja mengatakan bahwa pada dasarnya Bawaslu bertugas menyampaikan ada tidaknya pelanggaran dalam masa kampanye. Saat ini belum memasuki masa kampanye.
“Eksekusinya (sanksi) di Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menteri PANRB juga Badan Kepegawaian Negara. Kami hanya menyatakan ini dugaan melanggar, case-nya begini, tolong ditindaklanjuti,” jelasnya.
