Wakil Komandan Bravo Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Herzaky Mahendra Putra menanggapi isu HAM (hak azasi manusia) yang diserang kepada Prabowo Subianto pada debat capres 2024. Zaky meminta isu HAM tak dijadikan gimik politik semata namun tidak ada upaya untuk menyelesaikannya.
“Jangan jadikan isu HAM sebagai gimik. Ramainya tiap 5 tahun saja. Tapi, tidak ada upaya sungguh-sungguh, terstruktur dan sistematis, untuk memperjuangkan HAM selama ini,” kata Zaky lewat pesan tertulis, Rabu (13/12/2023).
Koordinator Jubir Demokrat ini lantas menyinggung DPO kasus suap Harun Masiku yang sampai saat ini belum ditangkap.
Harun Masiku saat itu adalah caleg PDIP yang buron atas kasus dugaan suap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, yang ditangani KPK.
“Kalau serius dan sungguh-sungguh memperjuangkan hukum dan HAM, bantu saja penegak hukum cari Harun Masiku kadernya yang mendadak lenyap pasca kasus Pemilu 2019,” ujarnya.
“Lalu, apa upaya pihak-pihak yang sibuk bahas HAM tiap Pilpres untuk teman-teman Bang Andi Arief, misalnya, yang masih belum diketahui keberadaannya?” sambungnya.
Zaky menegaskan, Prabowo punya komitmen kuat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan HAM. Sebab, bagi Prabowo, masalah HAM sangat substansial dalam kehidupan bangsa.
“Bagaimana kita memperjuangkan bukan sekedar kebebasan berbicara, terkait dengan demokrasi, kebebasan menjalankan ibadah, melainkan juga kebebasan dari kemiskinan, kebutuhan ekonomi mendasar,” ujarnya.
Menurut Zaky, Prabowo punya resep jitu dalam memperjuangkan HAM. Di antaranya, ada program makan siang dan minum susu gratis untuk anak-anak sekolah.
“Yang membantu terwujudnya hak asasi manusia anak-anak kita, agar bisa mendapatkan nutrisi cukup dan bisa mendorongnya bersekolah, mengecap pendidikan yang layak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Zaky juga menanggapi isu putusan Mahkamah Konstitusi yang disinggung kepada Prabowo saat debat capres. Dia mengatakan, putusan MK Nomor 90 mesti dihormati. Zaky menyayangkan bila keputusan itu diungkit demi kepentingan elektoral politik.
“kita bisa saja menyampaikan pendapat dan memberikan masukan. Saat sudah jadi putusan, silahkan jika mau dikaji secara keilmuan. Hanya, jelas kita harus menghormati putusan MK. Ini sikap kami. Hukum harus ditegakkan. Ikuti saja proses yang berlaku,” ucapnya.
“Sangat disayangkan, kalau MK hanya dijadikan komoditi elektoral. Bukan serius mau memperkuat penegakan hukum kita,” pungkas Herzaky.
