Tim kuasa hukum Nadiem Anwar Makarim tetap menegaskan bahwa mereka akan terus menuntut bukti sah adanya kerugian negara, meski permohonan praperadilan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia itu ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus yang terkait dengan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2020-2022 dipersoalkan oleh kuasa hukum Nadiem. Mereka menekankan perlunya bukti yang jelas menunjukkan adanya kerugian negara yang nyata dan pasti dalam kasus yang menimpa Nadiem. Meskipun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa pengadaan laptop Chromebook tersebut normal dan tidak menemukan selisih harga yang tidak wajar, hakim dianggap hanya mempertimbangkan aspek prosedural tanpa memperhatikan substansi perkara. Praperadilan dijelaskan hanya untuk mengevaluasi prosedur penetapan tersangka dan bukan pada substansi perkara, seakan tidak mempertimbangkan aspek penting seperti kerugian negara. Dua ahli hukum pidana yang dihadirkan dalam sidang praperadilan juga memberikan pandangan yang sama terkait kerugian negara yang harus memiliki bukti yang jelas, terhitung secara pasti, dan faktual. Meskipun permohonan praperadilan oleh Nadiem ditolak oleh hakim, kuasa hukumnya tetap berharap agar keputusan ini dibatalkan dan hak tersangka dihormati sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
Kuasa Hukum Nadiem Terus Tuntut Bukti Kerugian: Praperadilan Scandal.penulis blog SEO terbaik
