Komite II DPD RI mendukung penguatan inseminasi buatan (IB) Kementerian Pertanian guna meningkatkan mutu genetik ternak, produktivitas peternak, serta memperkuat ketahanan pangan nasional berkelanjutan melalui layanan reproduksi. Ketua Komite II DPD RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Angelius Wake Kako atau yang akrab disapa Angelo menegaskan bahwa inseminasi buatan merupakan isu strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional. Angelo, dalam kunjungan kerja ke Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang, Jawa Barat, turut menjadi peserta pelatihan petugas IB atau inseminator.
Sebagai Pimpinan Komite II DPD RI yang membidangi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, Angelo menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan guna meningkatkan efektivitas program inseminasi buatan. Balai Inseminasi Buatan Lembang, sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pertanian, berperan strategis dalam penyediaan semen beku berkualitas dan pengembangan teknologi reproduksi ternak.
Angelo juga menekankan perlunya penyusunan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis kebutuhan peternak untuk memastikan program inseminasi buatan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan produktivitas ternak. Petugas inseminator bukan hanya menjalankan tugas teknis, tetapi juga menjadi pendamping penting bagi peternak dalam meningkatkan kualitas usaha mereka.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menjelaskan bahwa subsektor peternakan memiliki peran strategis dalam penyediaan protein hewani untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Agung menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan populasi sapi dan kerbau melalui penerapan teknologi inseminasi buatan.
Program inseminasi buatan telah menunjukkan hasil nyata melalui layanan yang mencapai 25,5 juta akseptor sapi dengan kelahiran ternak mencapai 13,85 juta ekor. Kementerian Pertanian menargetkan layanan IB di 20 provinsi dengan fasilitasi 250 ribu dosis semen beku dan 14.089 liter nitrogen cair pada 2026. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan teknologi reproduksi ternak.