Kementerian Kehutanan Akselerasi Operasi Pengendalian Karhutla di Kalimantan dan Sumatra
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengakselerasi operasi terpadu dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan dan Sumatra. Upaya ini melibatkan total 12.880 personel yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman, operasi modifikasi cuaca (OMC), dan pemantauan kualitas udara.
Langkah Strategis dalam Penanganan Karhutla
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menyatakan bahwa langkah-langkah strategis ini diambil untuk memastikan penanganan yang lebih cepat dan presisi di tingkat tapak. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk melokalisasi areal terdampak agar tidak semakin meluas, sekaligus memberikan perlindungan menyeluruh terhadap kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan aktivitas masyarakat dari dampak asap karhutla.
Dalam pernyataannya, Ristianto menjelaskan bahwa pemerintah telah memobilisasi total 12.880 personel gabungan dari berbagai instansi, termasuk Manggala Agni Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api (MPA), pelaku usaha, dan relawan.
Taktik Lapangan dan Dukungan Operasi Udara
Langkah-langkah pemadaman karhutla meliputi berbagai taktik lapangan seperti patroli terpadu, pemadaman awal, pemadaman lanjutan, pembuatan sekat bakar, pendinginan area, dan penjagaan ketat di lokasi pascapemadaman. Operasi ini juga didukung oleh operasi udara melalui OMC yang dilakukan secara terukur dengan memanfaatkan analisis awan dari BMKG. Pesawat patroli dan water bombing digunakan untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses secara darat.
Pentingnya Langkah Pencegahan
Kementerian Kehutanan juga menggarisbawahi pentingnya langkah pencegahan dalam keberhasilan operasi pemadaman karhutla. Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Seluruh upaya pemadaman karhutla dilakukan secara terkoordinasi berdasarkan sistem pemantauan terintegrasi SiPongi Kementerian Kehutanan yang memanfaatkan data dari Satelit Terra-Aqua NASA. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada enam provinsi prioritas rawan karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Pemantauan terus dilakukan secara terpadu di berbagai wilayah di Kalimantan dan Sumatra guna mengetahui perkembangan titik panas dan kualitas udara secara berkala.