PPATK Ungkap Temuan Transaksi Keuangan Jelang Pemilu 2024
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya temuan transaksi keuangan yang janggal jelang Pemilu 2024, tepatnya di semester kedua tahun 2023. Terkait dengan hal itu, PDIP berharap adanya komite independen yang turut terlibat dalam pengawasan.
“Ya bagian dari instrumen demokrasi ada fairness, akuntabilitas, dan juga dalam menggunakan sumber daya. Maka kami meminta bantuan pada kelompok-kelompok pro demokrasi, sebagaimana Bapak Nurcholis Majid almarhum itu mampu, saat itu mendirikan KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) untuk juga ikut menjadi wasit yang baik antarpartai politik, antarcalon,” tutur Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).
“Supaya bisa dilihat, misalnya sekarang ada partai yang tanpa diketahui darimana tiba-tiba bisa memasang balihonya di seluruh Nusantara. Balihonya itu lebih banyak daripada jumlah pengurusnya. Ini harus ada yang menghitung, berapa, apakah partai-partai itu melaporkan, berapa biaya pemasangan baliho, berapa jumlah baliho yang dipasang,” sambungnya.
Menurut Hasto, sikap tersebut dapat menjaga pertarungan demokrasi yang fair dan berkualitas. Dari situ, maka diperlukan adanya pembentukan komite independen.
“Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu, yang namanya MK yang seharusnya steril dari intervensi itu saja bisa diintervensi. Debat-debat di KPU kalau tidak ada intervensi dari civil society, termasuk dari paslon lain yaitu pasangan Amin dan Ganjar-Mahfud, pasti akan dilakukan perubahan-perubahan terkait dengan debat di KPU itu,” ungkapnya.
Atas dasar itu pula, lanjut Hasto, sangat diperlukan suatu upaya demi menjaga tidak terjadinya transaksi mencurigakan dalam pendanaan berbagai pihak di Pemilu 2024.
“Apalagi itu adalah sumber-sumber dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu diperlukan ada institusi yang melakukan pengawasan. Karena itulah kami minta untuk PPATK juga menyampaikan ke publik sehingga sangat jelas. Karena saat ini pun pemenangan Pak Ganjar-Prof Mahfud ini dilakukan dengan spirit gotong royong rakyat yang bergerak,” katanya.
“Ketika baliho Pak Ganjar-Prof Mahfud banyak dilarang dipasang, bahkan muncul sabotase, rakyatlah yang menyediakan rumah-rumahnya untuk baliho Pak Ganjar dan Prof Mahfud,” Hasto menandaskan.