Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menemui perwakilan dari organisasi, pegiat dan penyandang difabel perempuan di Posko Teuku Umar 9, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan beberapa aspirasi dan kesulitan yang dihadapi. Salah satunya tentang minimnya bantuan dari pemerintah terhadap penyandang difabel.
“Ini juga harus menjadi perhatian kita bersama terutama akses-akses ini nanti kita tata kembali dan inventarisir masalahnya,” kata Mahfud merespons keluhan mereka di Posko Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2023) malam. Mahfud juga mendengar langsung dari para pegiat difabel bahwa disabilitas tidak bisa disamaratakan. Menurutnya, masing-masing punya karakteristik yang memerlukan perhatian yang berbeda.
Menko Polhukam ini memahami kebijakan pemerintah untuk penyandang difabel tidak bisa dibuat seragam. “Disabilitas itu tidak sembarang disabilitas sehingga dibuat kebijakan yang seragam tidak bisa, tapi misalnya yang cerebral palsy ini kan ini saja sudah 6.000 (orang) belum disabilitas yang jenis lain,” ujar Mahfud.
Mahfud mengatakan, pemerintah sudah mengatur agar setiap lapangan kerja baik milik pemerintah maupun swasta menyediakan kuota bagi penyandang difabel, meski kadang pada praktiknya masih ada kekurangan. Namun, ia menegaskan hal tersebut harus segera ditangani dan ditata ulang.
“Menurut keluhan-keluhan yang tadi saya catat memang perhatian pemerintah perlu ditingkatkan. Undang-Undang Dasar (UUD) kita itu menyatakan setiap warga negara, itu dengan arti setiap orang,” ujarnya. “Kalau artinya hak asasi jadi kalau orang sehat maupun tidak sehat itu menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin hak haknya,” kata Mahfud.