Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian terhadap beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah tawuran yang terjadi di daerah tersebut. Upaya yang dipertimbangkan antara lain melibatkan kriminolog dan psikolog, melakukan kampanye besar dengan tagar #JagaJakarta, serta membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antitawuran. Dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, dibahas bahwa masalah tawuran di Jakarta merupakan permasalahan yang kompleks dengan berbagai penyebab yang berbeda-beda. Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, menyebut bahwa kehadiran Pemerintah Provinsi Jakarta dalam menangani masalah ini sangat dinanti oleh publik. Pemprov DKI Jakarta juga akan bekerjasama dengan psikolog dan kriminolog dari berbagai universitas di sekitar Jakarta untuk merumuskan solusi yang komprehensif. Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menegaskan perlunya tindakan tegas untuk menghentikan tawuran dan menekankan pentingnya penerapan ‘enforcement’ yang kuat. Selain itu, kampanye besar #JagaJakarta juga dianggap sebagai salah satu pendekatan yang dapat dilakukan. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, juga mengusulkan agar pendekatan ekonomi dan sosial juga diperhitungkan sebagai solusi jangka panjang. Usulan lain yang muncul adalah pembentukan Satgas Penertiban Tawuran sebagai garda depan dalam penanganan konflik. Menurut Staf Khusus Gubernur Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Wisnu Permadi, Satgas penertiban harus segera dibentuk dan operasi lapangan harus dijalankan secara masif. Melalui berbagai upaya ini, diharapkan masalah tawuran di Jakarta dapat diatasi dan masyarakat dapat merasa aman dan tenteram.
DKI Jakarta Mengkaji Kebijakan Terbaru untuk Menangani Tawuran
