Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), menyerukan pada Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan mempercepat pembangunan Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih banyak lagi. Hasan mengungkapkan hal tersebut selama kunjungan pemeriksaannya ke SPPG Cempedak Lobang, yang terletak di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Rabu (30 Juli). Salah satu tugas penting bagi pemerintah adalah merespons permintaan publik dan antusiasme yang kuat terhadap Program MBG, terutama dari komunitas yang belum menerima manfaatnya. “Itulah mengapa kerja sama antara pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional (BGN), dan pemimpin daerah sangat penting untuk memastikan agar anak-anak sekolah segera dapat menerima makanan bergizi secara gratis,” tegas Hasan. Beliau juga mendorong pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan SPPG secara aktif, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan terluar (daerah 3T). “Dukungan substansial dari pemerintah daerah diperlukan—baik dalam menentukan lokasi SPPG yang cocok maupun dalam mendorong upaya pembangunan, terutama di daerah 3T,” tambahnya. Selain koordinasi pemerintah, Hasan menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pengembangan SPPG melalui kemitraan publik-swasta. Selama kunjungan yang sama, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan optimisme bahwa 200 SPPG akan beroperasi di provinsi tersebut dalam waktu dekat. Beliau mencatat bahwa pemerintah pusat telah menetapkan target 1.732 SPPG untuk Sumatera Utara. Saat ini, 77 unit telah didirikan, dan jumlah tersebut diharapkan akan terus meningkat. “Dalam dua minggu, kami berharap jumlah tersebut akan naik menjadi 89, dengan 12 unit tambahan siap dan menunggu aktivasi akun virtual mereka. Dalam satu bulan, kami berencana menambahkan 29 unit lagi. Melihat progres mingguan, kami yakin Sumatera Utara dapat mencapai target tersebut dalam waktu dekat,” kata Bobby. Beliau juga menyatakan bahwa setiap kabupaten dan kota di provinsi ini diharapkan membangun minimal tiga SPPG, sebagai bagian dari kontribusi pemerintah daerah—tidak termasuk yang didirikan oleh mitra swasta. “Target itu berlaku untuk unit yang dibangun oleh pemerintah daerah, tanpa termasuk yang dibangun oleh sektor swasta,” tegas Bobby.
PCO Chief Urges North Sumatra to Accelerate Nutrition Service Infrastructure
