Dalam upaya lebih luas untuk mempromosikan lapangan kerja lokal, Badan Gizi Nasional (BGN) akan merekrut pekerja untuk Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari kalangan individu yang hidup dalam kemiskinan ekstrim dan umum (dekil 1 dan 2). Menurut Redy Hendra Gunawan, Staf Khusus dari Badan Gizi Nasional, setidaknya 30% dari total 47 personel di setiap SPPG akan berasal dari rumah tangga kurang mampu. “Hal ini mengikuti arahan Presiden, yang menekankan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus memberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan kebijakan ini, BGN berharap dapat mendukung penyerapan tenaga kerja secara signifikan, terutama bagi keluarga di dekade ekonomi terendah,” ujar Redy di Jakarta pada hari Senin (28 Juli).
Redy juga menyatakan bahwa hingga saat ini, total 2.378 unit SPPG telah didirikan, bekerja sama dengan 6.076 lembaga ekonomi lokal yang bertindak sebagai pemasok. Termasuk dalam lembaga-lembaga tersebut adalah koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMDesma), dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Saat ini, 93.572 anggota masyarakat lokal terlibat sebagai relawan dalam program SPPG,” tambah Redy.
Hingga hari ini, Program MBG telah mencapai 7.444.238 penerima manfaat di seluruh negeri. Pencapaian penerima manfaat berdasarkan kategori mencakup: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak (TK)/Taman Pendidikan Alquran (TPA): 433.480, Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah: 3.074.451, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs): 1.991.877, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK)/Madrasah Aliyah (MA/MAK): 1.624.041, Santri: 34.741, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sekolah Luar Biasa (SLB): 13.059, Pesantren: 795, Ibu Hamil: 33.103, Ibu Menyusui: 56.909, Balita: 176.926, dan Siswa Sekolah Rakyat: 4.856
Untuk mempercepat program ini, Redy mengumumkan bahwa BGN akan meluncurkan 2.401 unit SPPG tambahan dalam 10 hari ke depan, sehingga total menjadi 4.788 unit operasional. “Artinya, dalam 10 hari ke depan, BGN akan melayani sekitar 15 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” tutup Redy.
