SERANG – Konstalasi politik jelang pendaftaran bakal calon kepala daerah pada Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Banten 2024 semakin memanas.
Dimana Golkar pasca mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Beringin diprediksi akan masuk Koalisi Banten Maju (KBM) yang mendukung pasangan Andra Soni- Dimyati Natakusuma (Andra-Dimyati).
Diketahui, Golkar sendiri sebelumnya mengusung Airin Rachmi Diany sebagai bakal calon Gubernur (Bacagub) Banten. Jika Golkar masuk dalam KBM, kans Airin untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Provinsi Banten kemungkinan akan tertutup.
Meski begitu, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul berpendapat lain. Dirinya menilai kans Airin pada Pilgub Banten 2024 masih terbuka.
Adib mengungkapkan, setidaknya terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi pandangannya sehingga Airin masih bisa terus maju dalam menyusun strategi pemenangannya jelang hari H pendaftaran di kantor KPU.
“Meski di sisi lain, Airin juga dihadapkan dengan lawan politiknya dari pasangan Andara-Dimyati yang telah lebih dulu mengantongi banyak dukungan partai politik (Parpol). Praktis hanya tersisa Partai Golkar dan PDI Perjuangan pada kursi DPRD Banten,” kata Adib, Kamis (22/8/2024).
Adib juga menilai, peta politik kembali berubah pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas bakal calon kepala daerah. Hal itu tentunya membuka kembali peluang dan langkah Airin untuk bisa terus maju untuk mendaftar sebagai bakal Calon Gubenur Banten pada, Selasa (27/8/2024) mendatang.
“Saya masih yakin Airin dalam hal ini Golkar-PDIP itu bisa terus maju bareng,” ungkapnya.
Alasan lain, lanjut Adib, pada Pemilu 2024 kemarin, Airin merupakan salah satu kader yang cukup memiliki peran dalam perolehan total suara Pemilu di Banten. Hal itulah, yang membuat mantan Walikota Tangerang Selatan itu layak untuk diperjuangkan oleh orang-orang di DPP.
Sejumlah spekulasi muncul, apakah nantinya Airin akan maju bersama PDIP meski tanpa mengantongi SK dari DPP Golkar.
” Bisa saja (tanpa mengantongi rekomendasi DPP Golkar), hanya didukung PDIP,” katanya. (Mir/Red)
