Sejumlah guru dan kepala sekolah dari berbagai SMP swasta di Kota Serang mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan Walikota Serang, Budi Rustandi, yang dianggap tidak konsisten dengan janji politiknya. Mereka menegaskan bahwa penambahan kuota siswa di setiap rombongan belajar (rombel) di SMP negeri telah mengancam keberlangsungan sekolah swasta. Deni Gumelar, Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FOKKS) Kota Serang, menyoroti bahwa peningkatan kuota tersebut dapat menyebabkan banyak sekolah swasta harus berhenti beroperasi. Terdapat data yang menunjukkan bahwa saat ini terdapat 2.415 kursi kosong dari total kapasitas 3.773 siswa di 53 SMP swasta di Kota Serang.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Tb Suherman, membantah tuduhan penambahan rombel di SMP negeri. Ia menjelaskan bahwa penyesuaian jumlah siswa dalam satu kelas hanya dilakukan di tujuh SMP negeri dengan jumlah peminat yang tinggi. Suherman menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada warga Kota Serang yang sulit masuk ke sekolah negeri agar tetap bisa melanjutkan pendidikan.
Suherman menekankan bahwa kebijakan penyesuaian jumlah siswa hanya berlaku di tujuh SMP negeri tertentu dan tidak semua sekolah negeri akan menerima penambahan kuota. Pemerintah Kota Serang juga berencana untuk membangun ruang kelas baru pada tahun 2026 guna menampung lebih banyak siswa. Suherman juga mengajak sekolah swasta untuk terus meningkatkan kualitasnya agar bisa menjadi pilihan yang lebih menarik bagi orang tua dalam mendidik anak-anak mereka.
