Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah melakukan perjalanan ke Kota Yogyakarta untuk menghadiri pertemuan penting dengan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI. Pertemuan ini berlangsung di Kantor BPKH dan menjadi momen strategis dalam upaya penyelesaian penguasaan tanah dan penataan kawasan hutan di Kabupaten Lebak.
Amir Hamzah tidak sendirian dalam perjalanan ini, dia didampingi oleh pejabat Pemkab Lebak lainnya seperti Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman. Mereka hadir untuk mengawal implementasi Reforma Agraria sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1063 Tahun 2024.
Keputusan tersebut mencakup pelepasan kawasan hutan seluas 245,76 hektare di 19 kecamatan dan 56 desa di Lebak. Pelepasan dilakukan untuk tanah yang telah lama digunakan oleh masyarakat untuk permukiman, fasilitas sosial, sekolah, sarana kesehatan, dan bangunan instansi desa.
Tujuan utama pelepasan ini adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas tanah yang mereka tempati, serta untuk memastikan pembangunan desa berjalan dengan tertib dan terarah. Kepala BPKH Wilayah XI mengapresiasi kemajuan penyelesaian penguasaan tanah di Lebak dan menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengalokasikan dana untuk penetapan tapal batas wilayah yang dilepaskan dari kawasan hutan pada tahun anggaran 2026.
Langkah ini memberikan harapan bagi keluarga, lembaga pendidikan, dan kesehatan di wilayah tersebut. Dengan diperolehnya status legal atas tanah, tidak hanya hak kepemilikan yang terjamin, tapi juga membuka peluang pembangunan desa yang lebih adil. Dengan kerjasama yang semakin erat antara pusat dan daerah, reforma agraria yang substansial menjadi kenyataan yang tengah dijalani.
Melalui langkah-langkah konkret ini, proses reforma agraria bukanlah sekedar wacana belaka, tetapi telah bergerak dalam arah yang nyata dan berkelanjutan.
