Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia menjadi fokus Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk mendukung transisi energi jangka panjang. Dalam pertemuan dengan perwakilan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero), rencana ini diungkapkan pada tanggal 6 Februari 2025. Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menekankan kompleksitas pengembangan energi nuklir di Indonesia dan tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas dalam perencanaannya.
Sekarang, pemanfaatan nuklir di Indonesia masih terfokus pada sektor non-energi, seperti kesehatan, pangan, dan pertanian. Namun, dengan komitmen pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission 2060, energi nuklir dianggap sebagai salah satu solusi utama dalam pengembangan energi bersih dengan kapasitas besar dan implementasi cepat. Meskipun begitu, masih ada tiga tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam pengembangan PLTN, yaitu posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir, kesiapan organisasi dalam membangun dan mengelola PLTN, serta pemetaan stakeholder terkait dalam pengembangan teknologi nuklir.
Untuk mengatasi tantangan ini, Bappenas akan membentuk kelompok kerja yang fokus pada revisi isu kelembagaan dan melakukan langkah-langkah strategis dalam pengembangan PLTN. Langkah-langkah tersebut mencakup pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN yang kuat dan independen, reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir. Meskipun begitu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami, menekankan bahwa tantangan dalam pembangunan PLTN juga melibatkan isu sosial dan politik yang telah menghambat realisasi rencana pembangunan PLTN sejak 20 tahun lalu. Sudah sejak lama rencana pembangunan PLTN menjadi pembicaraan, namun kendala-kendala tersebut masih belum terpecahkan.
