Liputan6.com, Jakarta – Penjabat (Pj) Bupati Majalengka Dedi Supandi menegaskan tidak akan maju pada kontestasi Pemilihan Bupati atau Pilbup Majalengka 2024 mendatang. Dedi menuturkan, jika jabatannya saat ini sebagai Pj Bupati akan dilaksanakan sebaik-baiknya hingga selesai.
“Melalui keputusan Mendagri ini saya masih jadi Pj Bupati, dan Insha Allah amanat ini akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya tidak ada rencana ataupun pemikiran di 2024 ini untuk mencalonkan jadi bupati dalam kontestasi Pilkada 2024,” ujar Dedi Supandi melalui keterangan tertulis, Kamis (15/8/2024).
Di sisi lain, selain menyatakan untuk tidak maju sebagai bupati pada Pilbup Majalengka 2024, selama kepemimpinannya banyak terbantu dengan sosok Sekretaris Daerah (Sekda) Eman Suherman.
Dedi menekankan, sosok Eman merupakan pemimpin yang bagus dan banyak membantu di pemerintahan Majalengka.
“Waktu itu jujur, saya merasa terbantu dengan sosok seorang Sekda Haji Eman karena bisa menggabungkan tiga konsep yang saya junjung tinggi yakni kolaborasi, inovasi dan desentralisasi,” tutur dia.
Lebih lanjut, Dedi menegaskan peran Eman ketika menjabat sebagai Sekda banyak membantunya membentuk super tim dan membangun Majalengka menjadi lebih baik.
Oleh karena itu, kata dia, kemajuan Majalengka sekarang tidak terlepas dari berbagai pihak termasuk Haji Eman saat menjabat sebagai Sekda.
“Mangkanya saya sering katakan ke Pak Sekda, Pak Haji Eman waktu itu, tidak ada manusia yang super yang hanya ada superman, tapi kalau kerja tim, barulah menjadi super tim,” ucap Dedi.
“Jadi kita membuat tim yang super dan peran Pak Haji Eman di situ sangat membantu sehingga muncullah keberhasilan-keberhasilan lainnya,” sambung dia.
Maka dari itu, Dedi menegaskan, Majalengka kedepan harus dipimpin oleh pemimpin kolaboratif dengan semua kalangan. Terlebih, ia menegaskan, pemimpin yang mau terjun langsung ke masyarakat menjadi pilihan terbaik untuk Majalengka ke depannya.
“Jadi sosok pemimpin ke depan itu adalah pemimpin yang dia mampu turun ke bawah dan dengan memberikan tauladan serta kolaboratif dengan semua pihak,” tandas Dedi.
Â
Selain politik dinasti, salah satu masalah dalam demokrasi di Indonesia adalah fenomena kotak kosong saat Pilkada serentak. Hal ini membuat rakyat kekurangan kesempatan mendapat pilihan yang tepat untuk daerahnya.