Sebagai langkah untuk memastikan kelancaran pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia terus berkoordinasi dengan otoritas Malaysia. Selain itu, KPU RI juga telah meminta Presiden Jokowi untuk berkomunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia guna memudahkan proses perizinan.
Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, mengatakan bahwa karena waktu yang terbatas, pihaknya telah melaporkan hal ini kepada Presiden dengan harapan dapat memfasilitasi agar terjadi pembicaraan pada tingkat tinggi antara Presiden dan Perdana Menteri Malaysia. Hal ini diharapkan dapat memastikan PSU di Kuala Lumpur dapat dilaksanakan tepat waktu.
Hasyim juga mengharapkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2024, proses PSU di Kuala Lumpur telah selesai dan hasilnya dapat digabungkan dalam rekapitulasi nasional hasil pemungutan suara di luar negeri secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan bahwa pada tanggal tersebut akan ada rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPLN Kuala Lumpur yang dapat melengkapi laporan rekapitulasi Pemilu Luar Negeri.