Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Mengaku Tidak Ada Arahan Khusus dari Presiden Joko Widodo sebelum Hadiri Sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa ia tidak mendapat arahan khusus dari Presiden Joko Widodo sebelum menghadiri sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Airlangga menyatakan bahwa kehadirannya nantinya hanya akan menjelaskan tugas pokok dan fungsinya dalam pemerintahan tanpa perlu arahan tertentu.
“Airlangga menyebut kehadirannya nanti hanya akan menjelaskan tupoksi pemerintahan tanpa perlu arahan tertentu,” ucap Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Airlangga mengaku telah menerima undangan untuk hadir sebagai saksi dalam sidang tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk hadir. Ia juga mengatakan bahwa sejumlah menteri lainnya, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menko PMK Muhadjir Effendy juga telah diundang oleh MK.
Menurut Airlangga, mereka sudah berkoordinasi di pemerintahan terkait persiapan untuk sidang PHPU di MK. Airlangga juga menyatakan bahwa ia akan menjelaskan mekanisme dalam pembagian bantuan sosial dan tugas pemerintahan lainnya yang selama ini menjadi perdebatan di masyarakat.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga memastikan bahwa empat menteri dari kabinetnya akan hadir memenuhi panggilan dari MK tanpa arahan khusus yang diberikan. Jokowi hanya meminta para menteri tersebut untuk menjelaskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai menteri terkait.
Jokowi meminta publik untuk bersabar dan menunggu penjelasan lebih lanjut pada hari Jumat, 5 April 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh MK.