Meski begitu, Fahlino menuturkan bahwa mekanisme operasional anggaran ke RW tak semua rata, akan dilihat dari setiap wilayahnya. Pemerintah Daerah akan terlebih dahulu melakukan peninjauan lebih lanjut.
“Tidak semua RW dapat alokasi yang sama. Nanti akan disesuaikan karena tiap RW memiliki penduduk dengan status sosial-ekonomi yang berbeda-beda,” jelas dia.
Fahlino menegaskan, program yang diusung oleh pasangan RIDO ini lebih menitik beratkan pada transformasi birokrasi dan hasil dialog dengan masyarakat.
“Intinya dua, transformasi birokrasi dan dialog. Program anggaran untuk RW ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Maka dari itu, pilihlah pemimpin yang sudah berpengalaman dalam mengelola wilayah,” pungkasnya.