Fenomena pesatnya pertumbuhan aplikasi di Indonesia menciptakan ekosistem yang dinamis namun penuh kontradiksi. Meskipun aplikasi memberikan kemudahan dalam mengakses layanan, namun juga memunculkan perselisihan antara korporat dan pekerja. Regulator terlihat seperti tidak menyelesaikan konflik terkait tarif dan regulasi transportasi online, dengan aturan yang lemah dan belum memberikan titik terang. Konflik dalam dunia ojek online tidak kunjung selesai, dengan kurangnya landasan hukum yang jelas selama bertahun-tahun.
Setiap aksi demo mengganggu kenyamanan masyarakat dan menimbulkan prihatin terhadap perlakuan aplikator terhadap mitra mereka. Perlindungan yang tidak memadai bagi para pengemudi membuat aplikator dengan mudah memanfaatkan celah hukum demi keuntungan maksimal. Potongan dan tarif yang dipaksakan semakin menunjukkan kelemahan sistem pengaturan yang tidak melindungi pengemudi. Persaingan pasar yang ketat dan kebijakan tarif hemat dan promosi agresif menekan pendapatan driver.
Saling lempar tanggung jawab antar pemangku kepentingan semakin mempersulit situasi. Negara harus segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan operasional aplikator yang memperlakukan driver secara sewenang-wenang. Alternatif solusi dan regulasi yang komprehensif perlu diimplementasikan untuk mengatasi semua persoalan dalam ekosistem transportasi online. Kendala lapangan kerja yang layak turut memicu dominasi aplikator dan ketidakpastian hubungan kerja para driver.
Upaya jangka panjang harus difokuskan pada pembentukan landasan hukum yang kuat untuk transportasi online. Penyesuaian tarif dasar dengan standar UMR, perlindungan driver, dan transparansi mekanisme bagi hasil harus menjadi prioritas untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan pengemudi. Sinergi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan sistem transportasi online yang adil dan manusiawi demi menjaga kesejahteraan driver dan warga negara.
