Peneliti senior Populi Center Usep Saepul Ahyar meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merancang strategi khusus untuk menghadapi potensi kecurangan dan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) di pemilu 2024. Ia mengatakan bahwa gejala-gejala yang mengarah ke arah itu sudah mulai terlihat.
Usep mencontohkan penurunan baliho pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Bali beberapa waktu lalu. Ia menduga tindakan itu sengaja dilakukan penjabat Gubernur Bali Mahendra Jaya untuk memuluskan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke provinsi tersebut.
Menurutnya, sulit untuk menyangkal bila Presiden bakal netral dalam pemilu 2024, terutama karena anaknya, Gibran Rakabuming Raka, juga maju. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa aparat bisa digunakan untuk kepentingan politik.
Usep juga menyoroti bahwa seluruh penjabat kepala daerah saat ini berada di bawah “kendali” presiden. Keberadaan para penjabat yang tak dipilih langsung oleh rakyat itu potensial dijadikan alat pemenangan pasangan calon tertentu.
Ia juga menyatakan bahwa tidak percaya Jokowi bakal benar-benar menghukum penjabat kepala daerah yang terindikasi memihak Prabowo-Gibran. Menurutnya, Jokowi memiliki panggung belakang yang berbeda dengan panggung depan, dimana ia mengatakan pj kepala daerah harus netral namun sebenarnya tidak demikian.